Di tengah gencarnya wacana transisi energi, batu bara sering dianggap sebagai energi masa lalu. Namun kenyataannya berbeda. Hingga hari ini, batu bara masih menjadi tulang punggung kelistrikan nasional. Karena itu, pertanyaannya bukan hanya mengapa batu bara masih digunakan. Lebih dari itu, pertanyaannya adalah mengapa batu bara belum bisa tergantikan sepenuhnya.
Jawabannya tidak sesederhana soal harga atau kebiasaan. Sebaliknya, jawabannya terletak pada faktor teknis, ekonomi, dan sistem kelistrikan yang saling terhubung. Simak selengkapnya!
Stabilitas Listrik Nasional Masih Bertumpu pada Batu Bara
Pertama, sistem listrik nasional membutuhkan pasokan yang stabil setiap saat. Dalam konteks ini, PLTU batu bara berperan sebagai pembangkit beban dasar. PLTU mampu beroperasi tanpa henti selama 24 jam. Selain itu, kapasitasnya besar dan dayanya stabil.
Sebaliknya, energi terbarukan sangat bergantung pada alam. PLTS membutuhkan matahari. PLTB membutuhkan angin. PLTA bergantung pada debit air. Akibatnya, pasokan listrik bisa berfluktuasi. Oleh karena itu, tanpa batu bara, risiko gangguan listrik akan meningkat, terutama di wilayah industri dan kota besar.
Infrastruktur Kelistrikan Sudah Terlanjur Dirancang untuk Batu Bara
Selanjutnya, Indonesia telah membangun sistem kelistrikan berbasis batu bara selama puluhan tahun. Pembangkit, jaringan transmisi, dan gardu dirancang untuk PLTU. Karena itu, mengganti batu bara bukan sekadar mengganti sumber energi.
Di sisi lain, transisi membutuhkan redesain jaringan. Transisi juga membutuhkan investasi transmisi baru. Bahkan, transisi memerlukan sistem penyimpanan energi yang mahal. Akibatnya, proses ini tidak bisa dilakukan secara cepat. Maka dari itu, transisi energi membutuhkan waktu panjang dan perencanaan matang.
Dari Sisi Biaya, Batu Bara Masih Paling Masuk Akal
Selain infrastruktur, faktor ekonomi juga berperan besar. Hingga saat ini, biaya produksi listrik dari batu bara masih kompetitif untuk skala besar. Indonesia memiliki cadangan batu bara yang melimpah. Biaya logistiknya relatif murah. Pasokannya juga tidak bergantung pada impor.
Sebagai perbandingan, harga energi impor seperti gas cenderung fluktuatif. Karena itu, bagi negara berkembang, keamanan pasokan sering lebih penting daripada idealisme energi. Dalam konteks ini, batu bara masih menjadi pilihan rasional.
Industri Nasional Membutuhkan Listrik yang Konsisten
Lebih jauh lagi, industri nasional sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Smelter, industri baja, semen, dan petrokimia membutuhkan listrik tanpa jeda. Bahkan gangguan singkat bisa berdampak besar.
Gangguan listrik dapat menghentikan produksi. Gangguan juga bisa merusak mesin. Pada akhirnya, biaya operasional akan melonjak. Saat ini, hanya PLTU batu bara yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara konsisten. Oleh sebab itu, industri masih sangat bergantung pada batu bara.
Batu Bara Menopang Ekonomi Daerah dan Tenaga Kerja
Tidak hanya soal listrik, batu bara juga menopang ekonomi daerah. Banyak daerah penghasil menggantungkan hidup pada tambang, logistik, dan PLTU mulut tambang. Selain itu, industri hilir juga tumbuh di sekitarnya. Ratusan ribu tenaga kerja bergantung pada ekosistem ini.
Transisi Energi Indonesia Dijalankan Secara Bertahap
Meski demikian, Indonesia tidak menolak energi terbarukan. Pemerintah terus menambah kapasitas PLTS, PLTA, dan panas bumi. Target net zero emission 2060 juga tetap menjadi komitmen nasional.
Batu Bara Justru Membiayai Energi Bersih
Menariknya, ada fakta yang jarang disampaikan. Pendanaan transisi energi saat ini banyak berasal dari sektor batu bara. Negara memperoleh pendapatan dari royalti, pajak, dan ekspor batu bara.
Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun energi terbarukan. Dana itu juga dipakai untuk infrastruktur hijau dan elektrifikasi daerah terpencil. Dengan kata lain, batu bara hari ini ikut membiayai energi bersih di masa depan.
Kesimpulan
Pada akhirnya, batu bara masih menjadi pilar kelistrikan nasional bukan karena penolakan terhadap transisi energi. Oleh karena itu, transisi energi yang sehat harus bersifat realistis. Transisi juga harus adil bagi masyarakat dan daerah. Sebab, energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keberlanjutan sosial dan ekonomi.
